Luthfi dijadikan tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Alhasil, PKS terus menerus menjadi pemberitaan media dan menjadi bahan pembicaraan publik.
Hal itu menjadi pukulan telak bagi PKS. Apalagi, 2013 merupakan tahun politik jelang pelaksanaan Pemilu 2014.
Apa langkah PKS untuk memulihkan citra jelang Pemilu 2014? Berikut 5 politik citra yang dilakukan PKS untuk memulihkan nama baiknya.
1. Keras dalam kasus Century
PKS mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai lebih mengurusi kasus suap kuota impor daging sapi ketimbang kasus bailout Bank Century. Padahal, kasus Century diduga merugikan uang negara triliunan rupiah.
"Penyidik-penyidik di KPK itu seharusnya lebih ganas lagi dengan kasus Century, sehingga publik berharap kasus Century bisa dibuka," kata Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi VIII DPR Muhammad Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).
Nasir lantas mengingatkan janji Abraham Samad saat dipilih DPR menjadi Ketua KPK dulu. Saat itu Abraham berjanji akan menuntaskan kasus Century.
"Karena Century ini ada dugaan kaitannya dengan kekuasaan. Jangan seolah olah enggak ada perkembangan sama sekali," kritiknya.
2. PKS tolak kurikulum 2013
PKS menolak dengan tegas pelaksanaan kurikulum 2013. Penolakan itu diungkapkan dalam pandangan mini fraksi soal pengambilan keputusan DPR atas rencana dan anggaran kurikulum 2013.
"Fraksi PKS menyatakan kurikulum 2013 tidak siap dilaksanakan tahun ini, karena itu PKS belum setujui perubahan anggaran dan menyatakan menunda pelaksanaan kurikulum hingga Juli 2014," kata anggota komisi X FPKS Raihan Iskandar, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/5).
Menurutnya, perencanaan anggaran yang diajukan Kemendikbud ke DPR beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini mengindikasi manajemen perencanaan tidak dilakukan dengan matang.
"Terkait standar isi dan kompentensi dasar yang jadi acuan dalam menyusun silabus hingga kini kami belum menerima silabus dimaksud. Kemudian uji publik atas kurikulum hanya berupa sosialisasi. Alih-alih uji konten, ini menunjukkan ketidaksiapan kurikulum 2013," katanya.
3. Tolak kenaikan BBM
PKS menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq menuturkan, dalam rapat pleno yang digelar di internal Fraksi PKS bulat menolak kenaikan harga BBM.
"Rapat Pleno Fraksi PKS itu sudah memutuskan itu menolak kenaikan harga BBM dan ini sudah disetujui DPP PKS, jadi nanti waktu pembahasan RAPBN-P 2013 akan menyatakan sikap itu," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/5).
Menurutnya, kebijakan PKS menolak kenaikan BBM karena pemerintah sudah dua kali menaikkan harga BBM. Selain itu, opsi lain dengan menaikkan sektor energi yang diusulkan PKS untuk mengantisipasi kenaikan BBM tidak pernah diindahkan pemerintah.
"Kita sudah mengajukan kenaikan di sektor energi supaya tidak ada lagi kenaikan BBM. Tapi masukan PKS ini tidak didengar, dan sekarang alasannya juga sama," terangnya.
Meski menolak dan tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah, PKS tetap enggan untuk keluar dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Mahfudz, di dalam koalisi tidak harus mengikuti kesepakatan bersama.
"Kalau ada sikap yang berbeda itu lebih rasional, kenapa ini tidak dipakai? Kita cuma menghindari stempel koalisi itu untuk memaksakan untuk ikut satu suara," kilahnya.
4. Kader PKS harus jadi anak gaul
Presiden PKS Anis Matta meminta kader partainya lebih gaul. Dia berharap, jika kader PKS bisa lebih gaul, maka akan banyak masyarakat yang bisa ditarik untuk menjadi kader PKS.
"Saatnya para caleg dari PKS untuk tampil beda, lebih gaul, terbuka untuk menerima semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan lain-lainya," kata Anis Matta dalam pers rilis di Jakarta, Senin (6/3).
Anis menilai sulitnya mendapat pemilih pada konstituen baru tidak lepas dari sikap caleg PKS yang cenderung tertutup. Jika tak berubah, target masuk tiga besar dalam Pemilu 2014 sulit tercapai.
"Perolehan suara PKS selama ini baru berasal dari pemilih loyal dan belum menyentuh konstituen baru," beber Anis.
Maka untuk menyentuh konstituen baru, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS memberi kebebasan sepenuhnya kepada bakal calon legislatif (bacaleg) untuk berkreasi.
5. Sambut KPK dengan spanduk 'akhlaq mulia'
PKS menyiapkan penyambutan kepada penyidik KPK yang akan melakukan penyitaan terhadap mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Senin (13/5) lalu. Tiga spanduk berwarna putih dipasang di halaman gedung.
Spanduk berwarna putih berukuran kira-kira 1,5x3 meter itu bertuliskan: 'SELAMAT DATANG KPK DI DPP PKS, Kami Senang Jika Dikau Datang Sesuai Hukum dan Akhlak Mulia?' dengan tulisan berwarna hitam.
Pantauan merdeka.com, tiga spanduk itu dipasang di pagar depan, pintu masuk gedung sebelah kanan, dan di atas pintu lobi gedung.
Ketika dikonfirmasi, salah seorang petugas keamanan yang berpakaian safari mengatakan pemasangan spanduk dilakukan oleh pihaknya. "Dari kita semua atas perintah pimpinan," ujarnya tanpa mau menyebutkan identitas.
Petugas keamanan itu mengaku tidak tahu tujuan pemasangan spanduk. "Sudah, sudah, sana," ujarnya sambil meminta wartawan merdeka.com tidak bertanya lagi.
Sumber
Post a Comment
Post a Comment