Beda dengan SBY, 5 pemimpin dunia ini berani umumkan kenaikan BBM - Majalah Mini ArbesDJ

Di Indonesia, masyarakat mengenal tradisi menarik terkait pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemimpin tertinggi negara.

Sejak zaman Soekarno, tidak ada pengumuman soal BBM dilakukan langsung oleh presiden. Pejabat paling tinggi yang mengumumkan langsung kebijakan tak populer itu, dalam sejarah republik ini tercatat hanyalah wakil presiden. Sisanya menteri-menteri terkait bidang perekonomian.

Namun, ada beberapa perbedaan pola kenaikan harga antara era Orde Lama, Orde Baru, sampai era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di era Soekarno, kenaikan langsung diimplementasikan ketika keputusan diambil presiden. Rezim Orde Lama 12 kali menaikkan harga dan gejolak terjadi hanya di penghujung 1966.

Demikian pula di zaman Soeharto yang tercatat empat kali menaikkan harga jual premium dan solar. Keputusan diambil, selang hitungan jam. Diumumkan maghrib oleh Menteri Penerangan Harmoko, maka tepat di pergantian hari pukul 00.00, kenaikan efektif berlaku.

Tradisi serupa dilanjutkan Abdurrahman Wahid dan Megawati. Kecuali B.J Habibie, lantaran di masa pemerintahannya, sama sekali tidak ada penyesuaian harga BBM.

Kini, SBY seakan melanjutkan teladan para pendahulunya. Dari tiga kali kebijakan kenaikan harga BBM pada era SBY, tidak pernah sekali pun presiden sendiri yang mengumumkan kebijakan itu, termasuk kenaikan yang sudah diumumkan malam tadi.

Sumber dari istana kemarin sudah memastikan, bahwa yang mengumumkan kenaikan harga BBM pada Jumat (21/6) malam adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

"Iya, (BBM) naik Jumat malam, perpresnya mengatakan keputusan kenaikan harga BBM ditetapkan rapat kabinet, sementara yang mengumumkan Menteri ESDM," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/6).

Indonesia menganut sistem presidensialisme. Merujuk pendapat pakar tata negara Dana Nelson (2008), sistem ini mewajibkan setiap kepala negara berpartisipasi aktif menjalankan setiap kebijakan politik.

Termasuk berada di garda depan dalam mengumumkan setiap kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tentu saja, sikap para presiden Indonesia menarik dikupas. Di satu sisi, sikap tidak mau mengumumkan langsung kenaikan harga komoditas energi utama yang dibutuhkan masyarakat itu tidak sejalan dengan semangat sistem presidensial.

Namun, sikap Presiden SBY yang enggan mengumumkan kenaikan harga, walau terkesan "mengikuti" contoh presiden-presiden sebelumnya, kini dikritik masyarakat.

Masalahnya, selain terkesan tidak "berani" dikecam langsung sebagai sang penentu kebijakan, SBY terlalu lama menarik ulur keputusan menaikkan harga BBM.

Anggota DPR Komisi XI Harry Azhar Azis menyatakan, sama-sama tidak mengumumkan kenaikan BBM, Presiden Soeharto masih lebih tegas dari SBY.

"Era Soeharto kenaikan BBM diumumkan setelah Maghrib kemudian berlaku pukul 00.00. Sekarang tidak. Era sekarang ditunda 2-3 bulan, spekulasi menyeruak," ungkapnya bulan lalu.

Jero Wacik membela sang bos. Dia menyalahkan sistem demokrasi, dan mengatakan bahwa setelah reformasi, Indonesia masuk era keterbukaan. Tidak bisa lagi sebuah kebijakan diambil dan dijalankan tanpa pemberitahuan kepada publik.

"Kenapa sih pemerintah nggak diam-diam saja kayak dulu zaman Orba kan diam-diam langsung dinaikkan malam-malam diumumkan jret langsung naik. Kalau zaman lalu begitu, sekarang tak bisa begitu. Ada risiko terjadi inflasi duluan sedikit, itulah risiko demokrasi," ujar Jero pekan lalu di Istana Negara.

Barangkali, publik Indonesia bisa berkaca pada sikap para pemimpin negara-negara lain dalam mengumumkan kenaikan harga BBM. Baik negara yang juga menerapkan sistem presidensial, maupun yang menerapkan monarki konstitusional, bahkan sistem komunis satu partai sekalipun.

Rangkuman merdeka.comdihimpun dari pelbagai sumber menunjukkan, banyak presiden maupun perdana menteri dunia yang berani menghadapi kecaman rakyat dan lawan politiknya, dengan mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM.

Lebih menarik lagi, sebagian pemimpin dunia itu mengumumkan kenaikan harga dan mengaku bertanggung jawab terhadap kondisi itu, meski sistem tata niaga migas mereka liberal dan sangat minim sentuhan negara.

Berbeda dari pemerintah Indonesia yang masih mengintervensi harga untuk beberapa komoditas strategis yang dianggap menentukan hajat hidup orang banyak.

Siapa saja para pemimpin dunia tersebut? Simak daftarnya berikut ini:

1. Barack Hussein Obama

Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama Februari tahun lalu mengalami masa paling berat dalam karir politiknya. Pemilihan umum tinggal tunggu beberapa bulan, tapi masalah ekonomi menyeruak. Di antaranya peningkatan angka pengangguran serta melonjaknya harga BBM.

Serangan politik menghampirinya setiap hari, khususnya menyangkut harga BBM. Pada masa itu, 1 galon (3,7 liter) unleaded (setara pertamax) di semua SPBU Amerika mencapai rerata Rp 34.950.

Menghadapi situasi itu, Obama langsung melansir pidato pada 23 Februari 2012. Dia meminta rakyat Amerika menyesuaikan diri dengan harga eceran BBM yang semakin mahal.

"Tidak ada obat mujarab ajaib buat menurunkan harga BBM. Siapapun yang mengaku bisa melakukannya jelas berbohong," ungkapnya seperti dilansir situs energynow.com, (24/2/2012).

Untuk kompensasi atas kenaikan harga itu, Obama tidak menyalurkan jaminan sosial untuk masyarakat miskin.

Sebagai gantinya, dia memaparkan rencana pemerintah yang digodok sejak 2009, untuk memperbanyak produksi energi alternatif terbarukan. Program yang dinamai Riset Proyek Mutakhir (ARPA-E) itu memaparkan skema pemerintah AS menggelontorkan USD 30 juta (setara Rp 297 miliar) untuk riset biofuel.

Sistem ekonomi Negeri Paman Sam itu sangat liberal. Harga minyak mengikuti standar pasar internasional seperti Brent Oil dan WTI. Sehingga, Obama sebetulnya tidak terlalu bertanggung jawab pada harga eceran di tingkat konsumen. Apalagi distribusi BBM dan SPBU juga dijalankan oleh swasta, bukan perusahaan negara.

Namun Obama memilih mengumumkan pada warganya bahwa harga akan cenderung melonjak. Dan pemerintah AS, yang menganut presidensialisme seperti Indonesia, bertanggung jawab mencari solusi atas masalah tersebut.

"Janji kampanye paling murahan adalah menurunkan harga jual BBM. Padahal yang penting adalah menjalankan komitmen untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan energi," kata Obama dalam pidatonya.
'

2. Evo Morales

Presiden Bolivia Evo Morales juga salah satu pemimpin dunia yang punya nyali mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM kepada rakyatnya. Negara ini menjalankan sistem presidensial sama seperti Indonesia.

Kebijakan tidak populer ini diambil sang presiden pribumi pertama Bolivia itu pada akhir Desember 2010.

Morales menyatakan, subsidi BBM terlalu besar membebani anggaran negara. Sehingga dia memutuskan harga harus dinaikkan, melalui pidato di televisi. Premium dinaikkan menjadi Rp 9.108 per liter, dari sebelumnya Rp 4.950 per liter. Demikian pula solar, dengan kenaikan sekitar Rp 4.635.

"Pemerintah menyatakan bahwa harga premium harus naik, sudah enam tahun harga BBM tidak pernah dinaikkan dan subsidi yang harus ditanggung negara mencapai USD 380 juta setiap tahun," ujar Evo dalam pidatonya, seperti dilansir foxnews.com (31/12/2010).

Unjuk rasa langsung pecah di seluruh negeri. Serikat pekerja mogok dan politikus kiri yang sebelumnya menjadi sekutu Evo mengecam sang presiden.

Mendapat tekanan itu, Evo akhirnya melunak. Dia sendiri pula kemudian yang memutuskan harga BBM diturunkan kembali tiga hari selepas kenaikan.

"Mengikuti desakan rakyat, maka segala kebijakan penyesuaian BBM dibatalkan," tegasnya kembali di siaran televisi nasional.

3. Jonathan Goodluck

Presiden Nigeria Jonathan Goodluck karirnya nyaris hancur karena mengumumkan kenaikan harga BBM. Negara di tengah Benua Afrika itu selama ini dikenal sebagai produsen minyak. Masyarakat tidak terima dengan kebijakan pemerintah dan aksi unjuk rasa pecah di pelbagai wilayah.

Presiden Jonathan mengumumkan kenaikan di Ibu Kota Lagos pada 19 Maret 2012 lalu. "Kita harus memberi pencerahan kepada rakyat Nigeria bahwa penting untuk menghapus subsidi BBM," ungkapnya seperti dilansir informationng.com (20/3/2013).

Persoalan energi Nigeria mirip Indonesia. Penerima subsidi malah kelas menengah yang menggunakan mobil dan sepeda motor. Pemerintah akhirnya menaikkan harga jual premium menjadi Rp 8.613 per liter dari sebelumnya Rp 4.300 per liter.

"Subsidi salah sasaran, kita tidak bisa membuang sumber daya alam kepada kelas menengah yang menerima paling banyak subsidi itu," kata Jonathan.

Namun rakyat Nigeria berpikir lain. Pemerintahan Jonathan dianggap salah urus migas. Karena meski menyandang status sebagai negara paling kaya minyak di Afrika, Nigeria malah mengimpor minyak jadi dan mengekspor minyak mentah.

Sejak itu, sepanjang 2012 sampai sekarang muncul gerakan bernama "Occupy Nigeria". Dari Lagos, unjuk rasa disertai kekerasan meluas ke kota-kota lain, seperti Abuja dan Kano. Protes atas kenaikan harga BBM di Nigeria itu menjadi aksi massa terbesar sepanjang sejarah negara tersebut.

4. Hu Jintao

Mantan Presiden Republik Rakyat China Hu Jintao juga berani mengumumkan kenaikan harga BBM yang cukup tinggi sepanjang sejarah langsung kepada rakyatnya. Langkah itu dia ambil Juni, lima tahun lalu.

Tidak tanggung-tanggung, bukan cuma Presiden Hu, bahkan Perdana Menteri Wen Jiabao saat itu bersama-sama mengingatkan masyarakat China bahwa harga BBM harus naik dan perlu ada pengaturan distribusi dengan prioritas tertentu.

"Seiring kenaikan harga BBM, maka traktor dan mesin pertanian lain harus mendapat prioritas utama memperoleh pasokan solar," ujar Hu dalam pidato di siaran televisi seperti dilansir nytimes.com (20/6/2008).

Langkah itu tidak lazim di negara komunis satu partai seperti China. Biasanya, kebijakan krusial dan tidak populer cukup diambil oleh pejabat yang lebih rendah pangkatnya dalam struktur Partai Komunis China.

Negeri Tirai Bambu itu merupakan negara dengan tingkat konsumsi BBM tertinggi nomor dua sejagat setelah Amerika. Saat kebijakan kenaikan BBM diambil Hu pada 2008 lalu, harga eceran solar mencapai Rp 35.445 per galon (18 persen), sementara premium dinaikkan menjadi Rp 37.920 per galon (naik 16 persen).

5. David Cameron

Perdana Menteri Inggris David Cameron juga berada dalam jajaran pemimpin dunia yang berani mengumumkan kenaikan harga BBM. Seperti Amerika, tata niaga migas di Inggris liberal dan sebetulnya tidak masuk wilayah kerja pemerintah.

Namun Cameron melakukan manuver politik dan meminta industri menurunkan harga jual unleaded (setara pertamax) Januari 2011. Kalangan pengusaha SPBU dan pekerja migas berunjuk rasa.

Saat itu, harga BBM di Inggris mencapai Rp 19.882 per liter, naik dari sebelumnya Rp 18.352 per liter.

Awalnya, Cameron ingin harga sedikit diturunkan, dengan imbalan pemerintah memberi insentif pada industri. Menurutnya harga BBM itu memukul rakyat Inggris, khususnya kelas pekerja. "Harga mengisi bahan bakar sangat memberatkan keluarga dan melemahkan bangsa ini," kata Cameron dalam pidatonya seperti dilansir dailymail.com (10/1/2011).

Namun, aksi protes pengusaha dan pekerja migas membuatnya harus lebih realistis. Perdana menteri dari partai konservatif itu terpaksa meralat rencananya dan mengumumkan pada rakyat agar kenaikan BBM diterima dengan lapang dada.

"Saya tidak bisa memberi harapan terlalu banyak untuk isu energi yang sangat sulit diurai. Tapi saya akan mencari cara agar pemerintah bisa menanggung beban BBM ini bersama konsumen," ujarnya waktu itu kepada BBC.


Sumber